Ditemukan Menu Minimalis, MBG di Blora Jadi Pusat Perhatian
Program makanan bergizi gratis di sekolah-sekolah Kabupaten Blora menyita perhatian masyarakat. Satu diantaranya terkait menu yang terlalu minimalis.
Terkait hal itu, belum lama ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora memanggil Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menangani Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Dinas Pendidikan.
Subroto mengatakan pihaknya memanggil kedua pihak tersebut pada Kamis 18 September 2025, untuk menyikapi aduan masyarakat terkait program pelaksanaan MBG yang menyasar lembaga pendidikan. Dirinya meyakini makanan yang dibagikan kepada para siswa ada yang tidak sesuai dengan standar kandungan gizi.
Pihaknya mempertanyakan kandungan gizi dalam bentuk makanan yang dibagikan kepada para pelajar oleh salah satu SPPG di Blora.
Subroto mengajak para anggota dewan lainnya untuk melihat MBG yang berada di daerah pemilihan mereka masing-masing.
Dari hasil pemantauan tersebut, mayoritas makanan yang didistribusikan kepada para siswa itu kandungan gizinya cenderung minimalis.
Selain menu makanan yang dianggap minimalis, pihaknya mengakui ada makanan basi yang dibagikan ke para pelajar tersebut.
"Bisa dikatakan hampir semua SPPG menunya minimalis. Rp 5.000 untungnya sudah kebanyakan. Bahkan menu basi pernah ada sampai tidak dimakan anak," katanya, ditulis 23 September 2025.
Koordinator SPPG Blora, Artika Diannita, secara terpisah meyebutkan, telah menindaklanjuti dengan memberikan teguran kepada kepala dapur dan mitra yayasan penyelenggara, termasuk melakukan kunjungan langsung ke dapur penyedia makanan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG).
Meski demikian, secara umum jadwal pendistribusian disebutkan sudah sesuai dengan kesepakatan antara SPPG dan pihak sekolah. Standar kualitas makanan pun telah diawasi oleh ahli gizi.
“Sementara baru ada aduan dari masyarakat terkait beberapa makanan minimalis di beberapa tempat, namun sudah kami tindaklanjuti,” jelasnya.
Pengawasan distribusi dilakukan secara berlapis, mulai dari Kepala SPPG, ahli gizi, hingga aparat Babinsa setempat yang turut mendampingi.
Dari catatan pemantauan, wilayah Kecamatan Todanan menjadi salah satu lokasi yang paling banyak ditemukan masalah.
Menurut Artika, setiap laporan dugaan penyimpangan distribusi langsung ditindaklanjuti dengan mengarahkan Kepala SPPG turun ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan.
Pihaknya juga menyebutkan, tantangan terbesar yang dihadapi adalah semakin banyaknya dapur penyedia makanan, sehingga pengawasan dan evaluasi harus dilakukan lebih ekstra.
Lebih lanjut dia menyampaikan, mitra dan Kepala SPPG bertanggung jawab penuh atas kelancaran setiap proses pendistribusian.
Evaluasi rutin juga sudah berjalan, dilaksanakan setiap bulan bersama Korwil, Kepala Pokja Kecamatan, Kepala SPPG, mitra, yayasan, serta pendampingan dari Kodim.
Sebagai langkah korektif, Koordianator SPPG Kabupaten Blora terus mengingatkan semua dapur penyedia agar lebih berhati-hati dalam pemilihan bahan baku, proses pengolahan, dan menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.
Sekadar diketahui, kuota SPPG se-kabupaten Blora sebanyak 73 dapur. Saat ini, jumlah yang sudah operasional sejumlah 48 dapur SPPG, dengan penerima manfaat sebanyak 126.632 sasaran.